YOGYAKARTA (Golkarkotajogja)– Ketua DPD Partai Golkar Kota Jogja Muhammad Affan menegaskan pentingnya penguatan fungsi parlemen dalam memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar berpijak pada data dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Affan, keberadaan Forum Parlemen Nyawiji yang mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti merupakan langkah positif. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan upaya Partai Golkar dalam memperkuat peran kader dan anggota legislatif agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
“Pada prinsipnya kami menyambut baik adanya Forum Parlemen Nyawiji. Semangatnya sejalan dengan apa yang selama ini kami dorong, yaitu agar kebijakan politik dan pembangunan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar berangkat dari data dan kebutuhan masyarakat,” ujar Affan, Jum’at (21/8/2026).
Ia menegaskan, di tingkat Kota Jogja, Fraksi Golkar akan terus mendorong agar pembahasan kebijakan maupun anggaran daerah memiliki dasar data yang jelas. Menurutnya, data tersebut harus diperkuat dengan keterlibatan langsung anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Persoalan yang muncul di tingkat kampung, RW hingga RT perlu didengar dan kemudian diperjuangkan melalui mekanisme politik dan kelembagaan di DPRD.
“Anggota dewan juga harus turun ke masyarakat, mendengar langsung persoalan di tingkat kampung, RW dan RT, kemudian membawa aspirasi tersebut ke dalam pembahasan di DPRD. Jadi parlemen jangan hanya aktif ketika ada rapat, tetapi harus hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Selain mendorong kebijakan berbasis data, Affan juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.Ia mengatakan, anggaran pemerintah daerah harus dipastikan digunakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan anggaran merupakan salah satu fungsi utama DPRD. Fraksi Golkar tentu akan memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai perencanaan, memiliki manfaat yang jelas dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat,” katanya.
Memasuki tahapan akhir tahun anggaran, evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi penting. Program yang belum berjalan optimal, menurut Affan, harus mendapatkan perhatian dan evaluasi agar tidak sekadar tercatat dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat.
Ia juga mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui program pemerintah sekaligus ikut melakukan pengawasan.“Prinsipnya sederhana, anggaran daerah adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujarnya.
Di sisi internal organisasi, Affan menilai dinamika politik nasional tidak boleh mengganggu soliditas kader Golkar di daerah. Menurutnya, komunikasi internal dan konsolidasi organisasi harus terus diperkuat hingga tingkat kemantren dan kelurahan.
“Dinamika politik nasional pasti memiliki pengaruh sampai ke daerah. Karena itu yang paling penting adalah menjaga komunikasi dan soliditas internal. Kader harus memahami bahwa kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Affan juga menekankan tiga hal yang menjadi bagian penting dalam kerja kader, yakni kompak, turun ke bawah dan kerja nyata.Konsolidasi politik, kata dia, tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Kader harus mampu membaca persoalan masyarakat dan ikut mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Jangan sampai perbedaan pandangan politik di tingkat nasional kemudian mengganggu pelayanan dan kerja-kerja politik kita di masyarakat,” katanya.
Sementara itu, terkait program strategis Pemerintah Kota Jogja, Affan menyatakan Golkar siap mengambil peran dalam melakukan pengawalan melalui fungsi politik maupun legislatif.Namun, pengawalan tersebut menurutnya bukan berarti DPRD harus selalu menyetujui setiap kebijakan pemerintah.
“Kalau programnya baik, tentu kami dukung. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kami sampaikan melalui fungsi pengawasan dan politik anggaran,” jelasnya.
Ia menilai keberhasilan sebuah program pemerintah harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan ekonomi UMKM, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas sektor pariwisata, penguatan ekonomi kampung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting adalah dampaknya. Apakah program tersebut mampu meningkatkan ekonomi UMKM, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pariwisata, memperkuat ekonomi kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Affan menambahkan, politik harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan partai politik dan wakil rakyat tidak hanya terlihat dalam forum politik, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kami ingin politik itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam forum-forum politik,” pungkasnya.(Red).
