YOGYAKARTA (Golkarkotajogja) – Partai Golkar Kota Jogja mendorong agar kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah tidak berhenti pada pembagian kewenangan, tetapi juga diikuti dukungan anggaran, sarana-prasarana dan pengawasan yang memadai.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Jogja, Muhammad Affan, menilai desentralisasi pengelolaan sampah harus ditempatkan sebagai pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, bukan pemindahan beban persoalan persampahan kepada warga.
“Desentralisasi pengelolaan sampah harus menjadi pembagian tanggung jawab, bukan pemindahan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah tetap harus hadir melalui anggaran, sarana-prasarana dan pengawasan,” ujar Affan, Jum’at (11/9/2026).
Menurutnya, DPRD memiliki posisi penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pembahasan administratif, tetapi harus melihat secara langsung kondisi di tingkat kelurahan, kampung maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
Affan juga menyoroti persoalan pembiayaan. Jika pengelolaan sampah membutuhkan biaya operasional, pemerintah perlu menghitung kemampuan masyarakat dan memastikan tidak muncul pungutan yang justru semakin membebani warga, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kalau kemudian ada kontribusi masyarakat, tentu harus transparan dan proporsional. Harus jelas masyarakat membayar untuk pelayanan apa, berapa kebutuhannya, serta bagaimana pemerintah memberikan dukungan,” katanya.
Golkar, lanjut Affan, mendorong Pemkot Jogja memperkuat dukungan anggaran sekaligus menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Pengelolaan sampah juga perlu diperkuat dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
Selain itu, keberadaan bank sampah, kelompok masyarakat dan pengelola sampah berbasis kampung dinilai perlu mendapatkan pendampingan, peralatan serta akses pengembangan ekonomi dari hasil pengolahan sampah.
“Yang kami dorong bukan sekadar menambah armada atau TPS, tetapi membangun sistem. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan DPRD harus mempunyai peran yang jelas,” tegas Affan.
Ia menambahkan, Golkar juga membuka ruang advokasi bagi masyarakat yang merasa keberatan apabila biaya pengelolaan sampah meningkat. Kader dan anggota DPRD dari Partai Golkar didorong untuk mendengar persoalan warga dan membawa temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Menurut Affan, setiap persoalan harus disampaikan berdasarkan data dan fakta. Dengan demikian, kebijakan persampahan dapat disusun sesuai kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kalau ada kebijakan atau pelaksanaan di lapangan yang dirasakan memberatkan masyarakat, jangan hanya menjadi keluhan. Harus kita bawa menjadi bahan evaluasi dan pembahasan dengan pemerintah maupun melalui anggota DPRD,” jelasnya.
Affan menyebut setidaknya ada tiga hal yang perlu diperjuangkan. Pertama, pemerintah harus menjamin dukungan anggaran serta sarana-prasarana. Kedua, pengawasan dan evaluasi harus berbasis data serta kondisi nyata di lapangan. Ketiga, masyarakat perlu dilibatkan sekaligus diberikan edukasi dan insentif untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
“Intinya, Golkar ingin pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat memang harus ikut berperan, tetapi pemerintah tidak boleh lepas tangan. Kebijakan harus efektif, pembiayaannya transparan, dan yang paling penting jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.(Red).
