Yogyakarta (F86) – Penonaktifan sekitar belasan juta data peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara nasional berdampak langsung pada masyarakat lapisan bawah, termasuk di Kota Jogjakarta. Kebijakan tersebut memicu antrean panjang pengurusan aktivasi ulang di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jogja yang mencapai lebih dari 200 orang per hari.
Kondisi ini paling dirasakan oleh warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan rutin. Banyak di antara mereka tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan karena status kepesertaan BPJS Kesehatan mendadak dinonaktifkan saat digunakan.
Melihat situasi tersebut, DPD Partai Golkar Kota Jogjakarta mengambil langkah cepat dengan hadir langsung membantu masyarakat. Melalui kader-kadernya, Golkar memfasilitasi pengaktifan kembali BPJS Kesehatan bagi warga yang terdampak, khususnya mereka yang membutuhkan layanan medis rutin.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Jogjakarta, Bambang Kusminto Nugroho, menegaskan bahwa kehadiran Golkar di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan politik untuk memastikan hak dasar warga tetap terpenuhi.
“Penonaktifan data BPJS ini berdampak besar di lapangan. Antrean di MPP sampai ratusan orang per hari, dan yang datang kebanyakan lansia, anak berkebutuhan khusus, serta warga yang sakit dan harus berobat rutin. Ini tentu sangat merepotkan mereka,” ujar Bambang. Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, DPD Golkar Kota Jogja hadir untuk membantu memfasilitasi pengaktifan kembali BPJS PBI agar masyarakat tidak terhambat mendapatkan layanan kesehatan.
“Kami di DPD Golkar Kota Jogja siap membantu teman-teman, keluarga, dan masyarakat yang BPJS-nya dinonaktifkan dengan menghubungi hotline kami +62 811-317-175 atau datang langsung ke DPD Partai Golkar Kota Jogja yang berlokasi di Jalan Kompol Bambang Suprapto No. 1, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja dengan membawa identitas foto kopi KK dan KTP khususnya yang membutuhkan layanan rutin. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban kebijakan administrasi,” tegasnya.
Selain itu, Golkar Kota Jogja juga membuka pendampingan bagi peserta BPJS Mandiri Kelas 3 yang kesulitan membayar iuran, agar dapat dialihkan menjadi peserta PBI yang iurannya ditanggung melalui APBD Kota Jogjakarta.
“Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa BPJS Mandiri Kelas 3 bisa dialihkan menjadi PBI APBD. Untuk saat ini, kami prioritaskan warga yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan rutin,” kata Bambang.
Menurutnya, langkah ini sekaligus menegaskan wajah baru Partai Golkar yang diisi kader-kader muda dan responsif terhadap persoalan sosial di masyarakat.
“Kader Golkar Kota Jogja saat ini adalah kader-kader muda yang mau terjun langsung membantu masyarakat. Kami ingin membuktikan bahwa Gen Z Golkar mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, lapangan kerja hingga permodalan,” imbuhnya.
Dengan adanya fasilitasi ini, Bambang berharap masyarakat Kota Jogjakarta, khususnya warga Golkar beserta keluarga dan lingkungan sekitarnya, dapat kembali merasa aman dan nyaman dalam mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan BPJS.(Red).
