YOGYAKARTA (Golkarkotajogja) – Perubahan Desil dalam pendataan sosial ekonomi masyarakat menjadi perhatian Partai Golkar Kota Jogja. Ketepatan data dinilai penting agar program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Jogja, Muhammad Affan, menilai persoalan muncul ketika perubahan Desil tidak menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga yang sebenarnya. Menurutnya, data sebagai dasar kebijakan pemerintah harus terus diperbarui dan dikonfirmasi dengan keadaan masyarakat di lapangan.
“Prinsip bantuan sosial adalah tepat sasaran. Kalau masih ada masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu tetapi menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan, berarti ada persoalan yang harus kita evaluasi,” ujar Affan, Jum’at (11/9/2026).
Ia mengatakan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat harus diikuti dengan pemutakhiran data. Namun, apabila terdapat warga yang merasa Desil-nya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, pemerintah perlu menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi yang mudah, cepat dan transparan.
“Kalau ada laporan masyarakat bahwa Desil-nya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, harus ada mekanisme verifikasi dan validasi ulang yang mudah, cepat dan transparan,” katanya.
Affan juga menilai peran RT, RW, kelurahan dan masyarakat sangat penting dalam memastikan data mencerminkan kondisi riil. Mereka dinilai memiliki pengetahuan langsung mengenai keadaan warga di lingkungan masing-masing, meskipun proses pemutakhiran tetap harus mengikuti mekanisme verifikasi dan validasi yang berlaku.
Menurutnya, persoalan perubahan Desil tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Apabila data tersebut menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program pemerintah, perubahan status sosial ekonomi dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap program pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi.
“Data yang bagus bukan hanya data yang lengkap secara administrasi, tetapi data yang benar ketika dibandingkan dengan kenyataan di lapangan,” tegas Affan.
Karena itu, Golkar mendorong DPRD bersama Pemerintah Kota Jogja melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan verifikasi data. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian data juga harus mempunyai ruang untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.
Affan menegaskan, persoalan data harus diselesaikan secara objektif. Pemerintah perlu memastikan sistem pendataan berjalan baik, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial hanya karena persoalan administrasi data.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru kehilangan hak hanya karena persoalan data,” ujarnya.
Ia menambahkan, Golkar akan mendorong agar persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, data harus menjadi instrumen untuk memperbaiki ketepatan sasaran program, bukan menjadi penghalang bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
“Prinsip kami sederhana: data harus mengikuti kondisi masyarakat, bukan masyarakat yang dipaksa mengikuti data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi mereka,” pungkas Affan.(Red).
