YOGYAKARTA (Golkarkotajogja) – DPRD Kota Jogja mendorong Pemerintah Kota Jogja segera menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan ekonomi masyarakat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang mulai dirasakan berbagai lapisan warga, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha kecil.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja Fraksi Partai Golkar, Munazar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga dampak perlambatan ekonomi dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan yang mulai dirasakan hingga tingkat akar rumput.
“Inflasi Kota Jogja pada Maret 2026 mencapai 4,19 persen, tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenaikan harga terjadi pada sektor perumahan, listrik, konsumsi, pendidikan, serta berbagai kebutuhan sehari-hari yang langsung memengaruhi kehidupan warga,” ujar Munazar.
Selain tingginya inflasi, Munazar juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan biaya operasional yang pada akhirnya semakin membebani masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan kelompok ekonomi rentan.
Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jogja untuk segera menyiapkan langkah mitigasi ekonomi yang konkret dan tepat sasaran. Pasalnya, kelompok usaha mikro, usaha rumahan, pedagang kaki lima, serta sektor informal lainnya merupakan pihak yang paling rentan ketika daya beli masyarakat melemah dan biaya hidup terus meningkat.
Sebagai salah satu solusi, Munazar mengusulkan pembentukan program KUR Daerah yang dapat memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah, bahkan hingga nol persen bagi kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi kriteria.
“KUR Daerah jangan hanya dipandang sebagai program kredit. Dalam situasi seperti sekarang, KUR dapat menjadi instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi warga agar usaha mikro tetap bertahan dan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat tetap berjalan,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan KUR Daerah dapat menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha tanpa harus terbebani bunga pinjaman yang tinggi. Dengan demikian, pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan mempertahankan produktivitas usahanya.
Munazar juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari banyaknya festival, pameran, maupun agenda seremonial ekonomi kreatif yang diselenggarakan. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memiliki kemampuan bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terjadi.
“Pemkot perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. KUR Daerah bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tetap produktif dan mampu menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks,” tegasnya.
DPRD Kota Jogja berharap usulan KUR Daerah dapat segera dikaji dan direalisasikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, menjaga keberlangsungan UMKM, serta meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat Kota Jogja di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.(Red).
